Jakarta (ANTARA) – Wakil Ketua Komisi VII DPR, Evita Nursanty, mendorong pengembangan pariwisata menjadi program nasional lintas sektor untuk memperkuat daya saing di tengah persaingan sengit di sektor pariwisata di wilayah ini.
Nursanty, dalam pernyataannya di sini pada hari Kamis, berpendapat bahwa berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah menunjukkan komitmen untuk memajukan sektor pariwisata.
Namun, pengembangan destinasi wisata tidak bisa menjadi tanggung jawab semata dari Kementerian Pariwisata, karena sektor ini memerlukan dukungan dari sektor transportasi, infrastruktur, investasi, dan promosi.
“Ketika kita berbicara tentang pengembangan pariwisata, pengembangan destinasi tidak bisa bersifat sektoral. Ini tidak bisa menjadi tanggung jawab tunggal Kementerian Pariwisata,” katanya dalam rapat kerja terbaru dengan Kementerian Pariwisata.
“Ini harus menjadi program strategis nasional untuk pengembangan pariwisata Indonesia,” tambahnya.
Ia menyoroti jumlah kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia yang masih mencapai 4,68 juta.
Jumlah ini masih lebih sedikit dibandingkan dengan negara lain di wilayah ini, seperti Jepang yang menerima lebih dari 14 juta wisatawan, Thailand sekitar 11 juta wisatawan, dan Vietnam hampir 9 juta wisatawan pada periode yang sama.
Nursanty percaya pemerintah perlu mengidentifikasi isu-isu yang menghambat pertumbuhan pariwisata Indonesia, mulai dari konektivitas penerbangan, kebijakan visa, investasi, hingga koordinasi antar lembaga.
“Apakah ini masalah konektivitas, masalah visa, masalah investasi, masalah promosi, atau apakah hanya karena koordinasi lintas sektor belum optimal?” tanyanya.
Ia juga mendukung upaya pemerintah untuk mengembangkan Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan pada Bali, yang saat ini menyumbang sekitar 45-50 persen dari kunjungan wisatawan mancanegara.
“Oleh karena itu, pemerintah merancang dan menetapkan DPSP, karena selama bertahun-tahun, 45-50 persen dari wisatawan asing kami terkonsentrasi di Bali,” katanya.
Namun, ia mengingatkan bahwa keberhasilan DPSP tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur tetapi juga dari peningkatan jumlah wisatawan, lama tinggal, tingkat pengeluaran wisatawan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat lokal.
“Jangan sampai DPSP hanya berhasil membangun infrastruktur, tetapi gagal membangun arus wisata,” ujarnya.
Nursanty juga mendukung langkah-langkah pemerintah untuk menjaga keseimbangan antara konservasi lingkungan, keselamatan wisatawan, dan kepentingan ekonomi masyarakat di destinasi wisata.
Ia berpendapat bahwa kebijakan konservasi lingkungan harus sejalan dengan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bisnis lokal dan UMKM.
“Saya sangat setuju, 100 persen, bahwa konservasi dan keselamatan pariwisata tidak dapat ditawar,” katanya.
Ia menekankan bahwa keberhasilan pariwisata nasional memerlukan sinergi dari semua pemangku kepentingan.
“Jika tidak ada pesawat, bagaimana pariwisata akan berkembang? Jika infrastrukturnya tidak dibangun, bagaimana kita akan maju? Jadi, ini harus menjadi gerakan nasional. Tidak bisa bersifat sektoral,” ujar Nursanty.
Berita terkait: Pemerintah dorong pengembangan desa wisata di Anyer-Carita-Cinangka
Berita terkait: Koperasi desa untuk memperkuat desa wisata, UMKM: Wakil Menteri
Berita terkait: Pemerintah dorong pengembangan pelabuhan taksi air untuk mendukung pariwisata Bali
Penerjemah: Devi Nindy Sari Ramadhan, Katriana
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026
