Jakarta (ANTARA) – Menteri Luar Negeri Sugiono mendorong reformasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Dewan Keamanan PBB untuk tetap relevan di tengah meningkatnya ketegangan global dan konflik internasional.
Ia menyampaikan hal ini di forum Debat Terbuka Dewan Keamanan PBB, yang dipimpin oleh Menteri Luar Negeri China Wang Yi, sebagai presiden Dewan Keamanan PBB saat ini, di New York, Amerika Serikat, pada Selasa (26 Mei).
“Dalam istilah yang lebih sederhana, kami percaya bahwa relevansi PBB harus disesuaikan dengan kondisi terkini karena ketika didirikan, dunia berada dalam situasi pasca-Perang Dunia II,” kata Sugiono dalam sebuah pernyataan pada Rabu.
Menurut menteri, sistem internasional yang ada saat ini belum cukup mengakomodasi perubahan global yang telah terjadi selama delapan dekade terakhir, termasuk munculnya hotspot konflik baru di seluruh dunia.
Indonesia juga menyoroti terbatasnya representasi negara-negara Global South di Dewan Keamanan PBB dan penggunaan kekuatan veto, yang sering kali dianggap menghambat penyelesaian berbagai masalah internasional.
“Saya rasa pesan yang disampaikan juga konsisten: kami tidak ingin PBB kehilangan relevansinya, tetapi justru menjadi lebih kuat dalam merespons dinamika global yang berkembang. Kami juga mengakui bahwa tantangan yang muncul hari ini, termasuk kecerdasan buatan dan isu lingkungan, terus berkembang,” tambahnya.
Selama forum, Sugiono juga menegaskan kembali dukungan Indonesia untuk kemerdekaan Palestina melalui solusi dua negara dan menggambarkan isu Palestina sebagai ujian kredibilitas PBB.
“Kemandirian rakyat Palestina berdasarkan solusi dua negara harus dicapai, dan untuk itu, peran PBB dan Dewan Keamanan sangat penting dalam mencapai tujuan tersebut,” tegas Sugiono.
Indonesia juga menyoroti pentingnya menghormati hukum internasional, termasuk UNCLOS, untuk menjaga stabilitas dan mencegah laut menjadi arena konflik atau alat tekanan politik.
Sebagai negara kepulauan, Indonesia melihat pengakuan terhadap perairan kepulauannya dan jalur maritim internasional sebagai kepentingan nasional yang penting yang memerlukan dukungan dari sistem internasional yang kuat.
Selain itu, Sugiono menyerukan perlindungan yang lebih besar bagi pasukan penjaga perdamaian PBB setelah empat personel Indonesia yang bertugas dalam misi UNIFIL dilaporkan tewas.
“Perlindungan bagi penjaga perdamaian bukanlah opsional, tetapi merupakan kewajiban,” tekanannya.
Berita terkait: Indonesia, Norwegia sepakat mendukung reformasi sistem PBB
Berita terkait: Prabowo: Indonesia bergabung dengan Brasil mendorong reformasi PBB untuk kesetaraan
Penerjemah: Kuntum Khaira, Resinta Sulistiyandari
Editor: M Razi Rahman
Hak Cipta © ANTARA 2026
