Jakarta (ANTARA) – Ketahanan suatu bangsa diukur tidak hanya dari pertumbuhan ekonomi tetapi juga dari kemampuannya untuk memastikan bahwa setiap warga negara memiliki akses ke makanan yang cukup, aman, bergizi, dan terjangkau.
Ketahanan pangan, oleh karena itu, bukan hanya tentang meningkatkan produksi beras atau mendorong hasil pertanian lainnya. Ini juga tentang bagaimana sebuah negara membangun sistem yang mampu mempertahankan kesejahteraan rakyatnya dalam jangka panjang.
Pesan ini ditekankan selama Pekan Petani dan Nelayan Nasional ke-17 (PENAS XVII) 2026, yang baru-baru ini diadakan di Kompleks Olahraga David-Toni di Kabupaten Gorontalo.
Acara ini dibuka oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pertemuan nasional ini berfungsi sebagai forum kunci yang mengumpulkan petani, nelayan, penyuluh pertanian, pelaku agribisnis, dan pemangku kepentingan sektor pangan dari seluruh Indonesia.
Yang lebih penting, PENAS menyediakan platform untuk bertukar pengalaman, ide, inovasi, dan aspirasi untuk memperkuat masa depan pangan bangsa.
Pada kesempatan itu, Direktur Utama Badan Urusan Logistik (Bulog), Ahmad Rizal, menegaskan kembali komitmen lembaga untuk mendukung pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan.
Komitmen ini tercermin tidak hanya melalui pengelolaan dan distribusi stok pangan di tingkat hilir, tetapi juga dalam memperkuat operasi hulu Bulog.
Ini termasuk pengadaan hasil pertanian langsung dari petani sesuai dengan peraturan pemerintah yang berlaku.
Sementara strategi ini memberikan kepastian harga bagi petani dan mengamankan pasokan pangan nasional, mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan membutuhkan lebih dari sekedar upaya satu lembaga atau program pemerintah.
Berita terkait: Transmigrasi memperkuat persatuan, ketahanan pangan: Pemerintah
Tantangan ketahanan pangan semakin kompleks akibat perubahan iklim, ketidakpastian ekonomi global, pola konsumsi yang berubah, dan populasi petani yang menua yang membutuhkan regenerasi.
Oleh karena itu, pendekatan harus menjadi lebih komprehensif, terintegrasi, dan melibatkan semua pemangku kepentingan.
Tiga jaringan kunci
Salah satu ide yang pantas mendapat perhatian lebih adalah perlunya memperkuat tiga jaringan kunci dalam pengembangan pangan: jaringan pengetahuan, jaringan institusi, dan jaringan keuangan.
Jaringan pengetahuan memberikan dasar untuk transformasi karena perubahan yang berarti dimulai dengan pemikiran terbuka dan kolaboratif. Sebelumnya, kebijakan pangan sering kali dilaksanakan secara terfragmentasi, menghambat pengembangan ekosistem pangan yang holistik dan terintegrasi.
Dalam kenyataannya, produksi tidak dapat dipisahkan dari distribusi; distribusi sangat terkait dengan pasar; pasar tergantung pada pembiayaan; dan semua ini memerlukan penelitian, teknologi, dan sumber daya manusia yang mampu.
Kemampuan untuk mengidentifikasi pola, menghubungkan berbagai informasi, dan membangun pemahaman lintas sektor akan menghasilkan kebijakan yang lebih adaptif dan efektif.
Dalam praktiknya, pendekatan semacam itu dapat dipupuk melalui diskusi terbuka, penggunaan data dari berbagai sumber, kegiatan penelitian, dan pemetaan sistem yang menggambarkan bagaimana isu-isu yang berbeda saling terhubung.
Dalam konteks ketahanan pangan, jaringan pengetahuan melibatkan pembangunan sistem yang menghubungkan petani, pengolah, distributor, konsumen, peneliti, dan institusi pemerintah.
Melalui sistem pertanian terintegrasi, pasar lokal yang kuat, program penelitian yang berkelanjutan, dan kebijakan pemerintah yang memprioritaskan sektor pangan, produksi menjadi lebih dari sekedar target output. Ini menjadi jalan untuk meningkatkan kesejahteraan publik.
Sementara jaringan pengetahuan menghasilkan ide-ide, jaringan institusi berfungsi sebagai mesin yang menggerakkan seluruh sistem.
Tidak ada satu lembaga pun yang dapat mengatasi tantangan pangan sendirian. Pemerintah pusat dan daerah, organisasi petani, industri pangan, universitas, lembaga penelitian, LSM, perusahaan swasta, dan BUMN semua perlu bergerak dalam harmoni.
Jaringan institusi tidak boleh terbatas pada kerja sama formal melalui penandatanganan nota kesepahaman.
Berita terkait: Indonesia mempercepat program pemompaan air untuk bersiap menghadapi El Niño 2026
Yang lebih penting, mereka memerlukan kolaborasi yang tulus melalui berbagi informasi, sumber daya, pengalaman, dan inovasi.
Ketika setiap institusi memahami perannya sambil mengejar tujuan bersama, efisiensi meningkat, kualitas layanan membaik, dan tantangan dapat diatasi secara kolektif.
Akibatnya, petani mendapatkan dukungan yang lebih baik, temuan penelitian diimplementasikan lebih cepat, distribusi pangan menjadi lebih efisien, dan publik mendapatkan keuntungan dari pasokan pangan yang lebih stabil.
Pada saat yang sama, petani memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan kesejahteraan mereka karena mereka menjadi aktor kunci dalam sistem.
Sinergi dan kolaborasi
Tiang ketiga adalah jaringan keuangan yang kuat. Banyak program pertanian yang dirancang dengan baik tetapi menghadapi kendala dalam pembiayaan.
Tantangannya terletak pada pengembangan mekanisme pembiayaan yang sederhana, dapat diakses, dan disesuaikan dengan kebutuhan petani.
Memperluas akses petani ke layanan perbankan harus disertai dengan skema pembiayaan yang sederhana dan responsif terhadap kondisi nyata mereka.
Dengan akses yang lebih luas ke modal, petani akan memiliki lebih banyak peluang untuk meningkatkan produktivitas, mengadopsi teknologi baru, dan memperluas usaha mereka secara berkelanjutan.
Di sinilah konsep “pentahelix” menjadi relevan. Pemerintah, dunia usaha, akademisi, masyarakat, dan media masing-masing memiliki peran dalam mengembangkan jaringan keuangan yang kuat dan inklusif.
Sinergi semacam itu akan membangun sistem yang tidak hanya meningkatkan produksi pangan tetapi juga mempercepat perbaikan kesejahteraan petani sebagai aktor utama dalam pembangunan nasional.
Lebih lanjut, ketahanan pangan bukan hanya tentang mencapai target produksi atau mengurangi ketergantungan impor. Ini juga tentang membangun kepercayaan nasional bahwa negara dapat memenuhi kebutuhan pangan dasarnya melalui kemampuannya sendiri.
Integrasi jaringan pengetahuan, institusi, dan keuangan menyoroti bahwa pengembangan sektor pangan memerlukan kolaborasi yang komprehensif daripada upaya yang terfragmentasi.
Pertanyaannya bukan lagi apakah ketahanan pangan yang berkelanjutan itu mungkin, tetapi apakah kita semua siap untuk menghayati kolaborasi, inovasi, dan perbaikan berkelanjutan untuk membangun masa depan pangan yang lebih tangguh dan sejahtera bagi Indonesia.
*) Penulis adalah anggota Dewan Ahli Dewan Pimpinan Nasional Ikatan Petani Indonesia (DPN HKTI).
Berita terkait: Bulog memperluas pengadaan beras di Papua Selatan
Penerjemah: Entang Sastraatmadja*)
Editor: Bayu Prasetyo
Hak Cipta © ANTARA 2026
