Jakarta (ANTARA) – Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria menyatakan bahwa penegakan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 (PP TUNAS) telah menunjukkan dampak positif pada pemanfaatan fitur perlindungan anak yang khusus.
Ia mencatat bahwa pemantauan saat ini menunjukkan bahwa berbagai platform digital telah meluncurkan fitur perlindungan anak yang khusus, termasuk akun anak, kontrol orang tua, dan pembatasan akses berdasarkan usia setelah undang-undang yang mengatur penyelenggaraan sistem elektronik untuk perlindungan anak diberlakukan.
“Kami berterima kasih kepada semua platform yang telah mematuhi (peraturan) tersebut. Saat ini, berbagai platform media sosial dan layanan digital telah menyediakan fitur khusus untuk anak dan mulai memperkuat pembatasan akses berdasarkan usia,” ujarnya dalam pernyataan yang diterima di sini pada hari Minggu.
Meski ada tren positif, Patria menekankan bahwa pemerintah masih akan melakukan evaluasi rutin untuk memastikan setiap penyedia sistem elektronik (PSE) mematuhi ketentuan PP TUNAS dan terus meningkatkan kualitas perlindungan anak secara online.
Ia mengatakan bahwa evaluasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa peraturan ini secara optimal menciptakan ruang digital yang aman, sehat, dan produktif bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda.
“Kami berharap evaluasi yang berkelanjutan dapat secara konsisten meningkatkan kinerja setiap platform, memastikan bahwa perlindungan anak di ruang digital semakin efektif,” katanya.
Patria juga menghargai PSE yang aktif membangun jalur kreatif untuk menyebarluaskan PP TUNAS, seperti dengan mengadakan festival film keluarga. Ia menyebut platform over-the-top (OTT) yang berbasis di AS, Netflix, sebagai salah satu PSE yang telah aktif mengadopsi metode ini.
Ia mencatat bahwa memanfaatkan karya audiovisual untuk pendekatan semacam itu membuatnya mudah diterima oleh masyarakat, sambil sekaligus mendorong ekosistem konten digital yang aman bagi anak-anak.
“Acara (festival film) dapat dijadikan sebagai model untuk mensosialisasikan PP TUNAS. Penyebaran perlindungan anak tidak hanya dapat disampaikan melalui peraturan yang kaku, tetapi juga melalui pengalaman menarik yang melibatkan keluarga, kreator, dan industri secara bersamaan,” kata Patria.
Ia menekankan bahwa pemerintah akan terus mendorong platform untuk tidak hanya memenuhi kewajiban regulasi mereka, tetapi juga aktif berkontribusi dalam membangun budaya digital yang sehat melalui inovasi dan kolaborasi.
Berita terkait: Indonesia mengatakan 3 dari 5 anak memalsukan usia di bawah peraturan media sosial baru
Berita terkait: Meta menonaktifkan 185.000 akun anak di Indonesia
Berita terkait: Menteri meminta orang tua untuk sadar akan empat risiko digital bagi anak-anak
Penerjemah: Livia Kristianti, Uyu Liman
Editor: Azis Kurmala
Hak Cipta © ANTARA 2026
