..pendekatan ini harus dilengkapi dengan strategi yang berakar pada dialog, humanisme, dan keadilan sosial.
Jakarta (ANTARA) – Dewan Perwakilan Daerah (DPD) mendesak pemerintah untuk membuat peta jalan dalam menyelesaikan konflik yang sedang berlangsung di Papua, yang terus memakan korban jiwa.
Wakil Ketua DPD Yorrys Raweyai menyoroti insiden terbaru pada 14 April 2026, di Distrik Puncak, Papua Tengah, yang mengakibatkan sembilan orang tewas—termasuk seorang balita—dan tujuh orang lainnya mengalami luka serius.
Menurutnya, situasi ini merupakan akumulasi masalah struktural yang belum ditangani secara komprehensif.
“Semua korban adalah sesama warga kita. Setiap nyawa yang hilang adalah luka bagi Indonesia,” tegasnya di Jakarta pada hari Selasa.
Raweyai mencatat bahwa Papua Pegunungan dan Papua Tengah adalah provinsi yang paling terpengaruh dengan ribuan penduduk kehilangan rumah, mata pencaharian, dan akses terhadap pendidikan serta layanan kesehatan.
“Banyak penduduk hidup dalam kondisi yang jauh di bawah standar kemanusiaan dasar, sementara perhatian yang diberikan kepada pengungsi tetap tidak memadai,” katanya.
Dia lebih lanjut menyatakan bahwa kasus pelanggaran hak asasi manusia yang belum terselesaikan di Papua telah memperdalam ketidakpercayaan publik terhadap negara dan memperpanjang siklus konflik.
Mengenai kebijakan nasional, ia mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pembangunan di Papua.
Namun, ia menekankan bahwa pendekatan ini harus dilengkapi dengan strategi yang berakar pada dialog, humanisme, dan keadilan sosial.
Sementara itu, anggota DPD yang mewakili Papua, Filep Wamafma, menyerukan agar semua pihak menghentikan kekerasan secara menyeluruh. Ia menekankan bahwa setiap nyawa yang hilang adalah luka mendalam bagi bangsa yang lebih erosi kepercayaan publik terhadap negara.
Ia menekankan bahwa negara harus menjamin keamanan dan kesejahteraan rakyat, terutama karena situasi keamanan di beberapa daerah di Papua telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan.
Selanjutnya, Wamafma mendesak pemerintah untuk secara terbuka dan transparan mempresentasikan desain besar, arah kebijakan, strategi, dan tahap-tahap penyelesaian konflik Papua, untuk memberikan rasa kepastian kepada publik.
Ia menambahkan bahwa penyelesaian masalah di Papua harus melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, pemimpin adat dan agama, akademisi, perempuan, pemuda, dan kelompok budaya lainnya.
“Pemerintah harus menunjukkan komitmen konkret untuk menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran hak asasi manusia di Papua sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik,” ucapnya.
Berita terkait: Menteri hak asasi manusia mendesak penyelidikan atas penembakan fatal di Papua Tengah
Berita terkait: Wisatawan asing mengunjungi desa Papua untuk melihat budaya lokal
Berita terkait: Militer Indonesia membantah terlibat dalam kematian anak di Papua
Penerjemah: Bagus Ahmad, Raka Adji
Editor: M Razi Rahman
Hak cipta © ANTARA 2026
